BANDA ACEH – Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memutuskan gugur perkara pembatalan hibah aset tanah dan bangunan yang diajukan oleh dua orang anak terhadap ibu kandung dan saudaranya sendiri. Putusan tersebut diambil lantaran pihak penggugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak dua kali.
Perkara dengan nomor registrasi 471/Pdt.G/MS.Bna yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, Mujihendra, ini bermula dari gugatan yang diajukan SI (31) dan RK (21), anak ketiga dan keempat dari pasangan almarhum suami dan CB (57). Mereka meminta pembatalan sertifikat tanah seluas 535 meter persegi beserta bangunan di atasnya yang terletak di kawasan Lamteh, Kecamatan Syiah Kuala.
Kuasa Hukum pihak tergugat (ibu dan kakak kandung), Muhammad Sandri Amin bersama Tommy Sahhendra, menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan gugur karena penggugat tidak hadir di persidangan. Selain gugatan ditolak, majelis hakim juga menghukum penggugat untuk menanggung seluruh biaya perkara.
“Kami sangat menyayangkan tindakan para penggugat ini. Hanya karena persoalan harta warisan, mereka rela menggugat ibu kandungnya sendiri ke pengadilan. Kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memutuskan perkara ini dengan adil,” ujar Sandri didampingi Tommy, Sabtu 11/4/2026, kepada Beritasimeulue, melalui keterangan tertulis.
Dijelaskan Sandri, objek sengketa tersebut sebenarnya merupakan hibah yang dilakukan oleh almarhum ayah kandung para penggugat semasa hidupnya kepada anak pertamanya, PU. Proses hibah dilakukan secara resmi di hadapan notaris sehingga akta dan sertifikat hak milik pun telah sah atas nama PU.
Meski aset tersebut merupakan harta bersama selama masa pernikahan, lanjut Sandri, hibah tersebut dilakukan atas kehendak bebas tanpa paksaan. Bahkan, setelah dihibahkan, tanah tersebut dijadikan jaminan kredit di bank, di mana hasil pencairannya telah dibagikan secara adil kepada seluruh anak, termasuk para penggugat, sementara kakak sulung berkewajiban membantu melunasi cicilan.
“Padahal mereka sudah menikmati hasil uang kredit tersebut. Namun tetap merasa keberatan dan mendalilkan bahwa tanah itu murni milik almarhum ayah, bukan milik ibu. Padahal secara hukum, hibah yang dilakukan semasa hidup dan diaktakan adalah sah,” jelasnya.
Sandri menegaskan, pihaknya sangat menghormati putusan hakim. Menurutnya, almarhum telah menyalurkan haknya dengan cara yang benar dan legal, sehingga status kepemilikan aset tersebut sudah bulat menjadi hak milik anak pertama sesuai akta hibah yang berlaku.(***)
