SIMEULUE — Rencana program cetak sawah di Kabupaten Simeulue mulai menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif di wilayah kepulauan Simeulue. Anggota DPRK Simeulue, Ugek Farlian SH, meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian agar pelaksanaan proyek strategis tersebut dilakukan secara profesional dan mengedepankan kualitas pekerjaan.
Menurut Ugek, program cetak sawah yang digadang-gadang menjadi solusi penguatan ketahanan pangan di daerah kepulauan itu tidak boleh dijalankan asal-asalan. Ia menilai proyek dengan skala besar dan menggunakan anggaran negara harus dikerjakan oleh pihak yang memiliki kompetensi teknis serta pengalaman yang memadai.
“Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan masa depan pertanian Simeulue. Karena itu pelaksanaannya harus profesional agar hasilnya benar-benar berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” kata Ugek Farlian kepada wartawan, Minggu (10/5/2026).
Pihaknya juga secara tegas menyatakan, tidak sepakat apabila pelaksanaan cetak sawah dilakukan melalui mekanisme swakelola. Menurutnya, pola tersebut rawan dipenuhi kepentingan tertentu dan berpotensi menurunkan mutu pekerjaan di lapangan.
“Jangan sampai program sebesar ini justru menjadi ruang kepentingan kelompok tertentu. Kalau dikerjakan tidak profesional, dampaknya sawah cepat rusak, irigasi tidak maksimal, dan masyarakat yang akhirnya dirugikan,” ujarnya.
Ugek menilai pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Ia meminta kementerian terkait benar-benar selektif dalam menentukan pelaksana pekerjaan agar hasil cetak sawah tidak sekadar mengejar target luasan, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Simeulue mengusulkan ribuan hektare lahan baru untuk program cetak sawah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Program itu diharapkan mampu membuka sentra produksi pangan baru di wilayah kepulauan terluar Aceh tersebut.(**)
