JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, mendesak pemerintah segera mencairkan tambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Langkah ini dinilai mendesak lantaran sekitar 490 pemerintah daerah (pemda) saat ini mengalami defisit keuangan untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dikutip dari dpr.go.id, Kholid meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertindak cepat menentukan keputusan soal tambahan dana tersebut. Menurutnya, kepastian anggaran ini sangat krusial agar hak-hak tenaga kerja di daerah tetap terjamin dan pelayanan publik tidak mandek.
“Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jadi, jangan sampai ada yang gajinya tidak dibayar tepat waktu. Kalau ini sampai telat, yang rugi bukan cuma mereka, tapi juga pelayanan ke masyarakat,” ujar Kholid dalam rilis resminya, Kamis (6/8/2026).
Kholid menyoroti bahwa krisis anggaran belanja pegawai ini bukan lagi kasus lokal di satu atau dua wilayah, melainkan sudah meluas ke hampir seluruh pemda di Indonesia. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini berpotensi memicu dampak sistemik terhadap pembangunan daerah.
Oleh karena itu, ia mendorong percepatan penetapan tambahan TKD sebagai solusi darurat bagi pemda dengan kemampuan fiskal lemah. Disaat yang sama, Kholid juga mengingatkan para kepala daerah untuk melakukan pengetatan ikat pinggang.
“Ini bukan lagi persoalan satu-dua daerah. Karena skalanya sudah cukup luas dan bisa berdampak sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tegas Kholid.(*)
