SIMEULUE – Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disbunnakkeswan) Kabupaten Simeulue kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga akhir kuartal ketiga tahun 2026, realisasi PAD dari sektor ternak besar yang mencakup sapi dan kerbau telah melampaui target tahunan dengan capaian mencapai 103 persen.
Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kinerja fiskal yang positif, tetapi juga menandai keberhasilan strategi pengelolaan sumber daya hewan ternak yang berkelanjutan di wilayah kepulauan ini.
Kepala Disbunnakkeswan Kabupaten Simeulue, Syuhelmi, S.P., menyampaikan data terkini tersebut dalam keterangannya pada Selasa (13/10/2026). Berdasarkan catatan per 30 September 2026, total penerimaan dari sektor ternak besar telah mencapai Rp207 juta. Angka ini melebihi target awal yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp200 juta.
“Capaian 103 persen ini merupakan bukti konkret bahwa potensi ekonomi dari sektor peternakan di Simeulue sangat menjanjikan jika dikelola dengan tata kelola yang baik,” ujar Syuhelmi.
Pertumbuhan pendapatan dari sektor ternak besar ini bukanlah sesuatu yang baru terjadi tahun ini. Syuhelmi menegaskan bahwa trend positif ini telah berlangsung secara konsisten selama lima tahun terakhir, menunjukkan adanya pengelolaan yang semakin baik dan berkelanjutan.
Di balik kesuksesan finansial tersebut, pemerintah daerah tetap memegang teguh prinsip keberlanjutan dengan menerapkan kebijakan ketat untuk menjaga populasi ternak agar tidak menurun akibat ekspor ke luar daerah. Syuhelmy mengingatkan seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Bupati Simeulue Nomor 10 Tahun 2026, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan serta Pengeluaran Ternak Ruminansia di Kabupaten Simeulue.
Dalam peraturan tersebut ditetapkan batas usia minimum ternak yang boleh dikeluarkan dari daerah: Ternak Jantan minimal berusia 5 tahun, dan Ternak Betina minimal berusia 8 tahun.
Ketentuan usia ini disusun untuk menjamin populasi ternak di Simeulue tetap terjaga. Dengan membiarkan ternak betina berada di daerah hingga usia 8 tahun, siklus perkembangbiakan dapat berjalan optimal. Sementara itu, pembatasan pada ternak jantan memastikan bahwa hewan yang dikeluarkan adalah yang sudah melewati masa reproduktif utamanya, sehingga ketersediaan bibit unggul di daerah tetap terjaga dengan baik.
Dasar hukum pemungutan pendapatan dari sektor ini juga telah diperkuat dengan diterbitkannya Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak dan Retribusi Kabupaten. Regulasi ini menjadi payung hukum yang jelas dan kuat bagi transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, termasuk kontribusi yang berasal dari sektor peternakan.
“Kami berharap momentum kenaikan pendapatan selama lima tahun ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Namun, kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan kelestarian sumber daya kita. Mari kita patuhi aturan pengeluaran ternak agar populasi hewan ternak di Simeulue tetap terjaga, sehat, dan bermanfaat bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (Ris)
